MENGKAJI EFEKTIVITAS PROGRAM PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR SEBUAH ANALISIS KUALITATIF TENTANG DAMPAKNYA TERHADAP HARGA BERAS DAN DAYA BELI MASYARAKAT DI ACEH DAN STUDI KASUS KOMPARATIF

Abstrak

Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai efektivitas program intervensi pemerintah, yaitu Pasar Murah dan Operasi Pasar, dalam menghadapi volatilitas harga beras, khususnya di wilayah Aceh. Program-program ini dirancang sebagai respons cepat terhadap kenaikan harga bahan pokok, dengan tujuan utama menekan laju inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga pangan. Berdasarkan analisis kualitatif terhadap data dari berbagai sumber media dan laporan pemerintah, ditemukan bahwa program intervensi ini menunjukkan efektivitas yang berbeda pada tingkat yang berbeda pula. Secara spesifik, laporan ini menyimpulkan bahwa program Pasar Murah berhasil secara signifikan dalam meningkatkan daya beli dan meringankan beban finansial masyarakat pada tingkat individu, sebagaimana ditunjukkan oleh antusiasme dan respons positif warga. Namun, program ini memiliki dampak yang terbatas dan tidak berkelanjutan dalam menstabilkan harga beras di pasar secara keseluruhan. Hambatan utama dalam implementasi meliputi masalah pemerataan akses bagi masyarakat di daerah terpencil, keterbatasan volume pasokan, dan kurangnya evaluasi yang sistematis. Analisis ini menyarankan bahwa agar program intervensi pasar lebih efektif, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya berfokus pada distribusi, tetapi juga pada penguatan rantai pasokan hulu, kemitraan strategis, dan mekanisme evaluasi yang lebih komprehensif.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Beras, sebagai komoditas pangan pokok utama, memegang peranan krusial dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia. Stabilitas harga beras tidak hanya menjadi indikator penting bagi ketahanan pangan nasional, tetapi juga merupakan faktor penentu utama laju inflasi, terutama di tingkat daerah. Ketika harga beras mengalami lonjakan signifikan, dampak langsungnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki pendapatan rendah, sehingga dapat menggerus daya beli secara drastis. Kenaikan harga beras bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi hulu maupun hilir. Di tingkat nasional, kenaikan harga seringkali dipicu oleh kondisi iklim ekstrem seperti musim kemarau yang panjang, yang mengakibatkan penurunan produksi padi. Selain itu, harga juga dapat terpengaruh oleh kebijakan pemerintah pusat, seperti penyesuaian Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah dan keputusan untuk melakukan impor beras guna mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Menanggapi gejolak harga yang meresahkan ini, pemerintah daerah di berbagai wilayah, termasuk di Aceh, secara proaktif telah mengimplementasikan program intervensi pasar. Program-program ini, yang dikenal sebagai Pasar Murah dan Operasi Pasar, dirancang sebagai langkah strategis untuk menekan laju inflasi dan memastikan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, misalnya, menegaskan bahwa Operasi Pasar Murah adalah upaya konkret untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Program serupa juga dilakukan di berbagai kabupaten lain, menunjukkan bahwa intervensi ini adalah strategi yang diadopsi secara luas di seluruh Provinsi Aceh

b. Rumusan Masalah

Meskipun program Pasar Murah dan Operasi Pasar telah gencar dilaksanakan, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Laporan ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian utama: "Sejauh mana efektivitas program pasar murah dan operasi pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Aceh dalam menstabilkan harga beras dan meningkatkan daya beli masyarakat?" Untuk memberikan analisis yang komprehensif, pertanyaan utama ini diuraikan menjadi beberapa pertanyaan turunan:

1. Apa tujuan dan mekanisme utama dari program Pasar Murah dan Operasi Pasar yang diterapkan di Aceh?

2. Bagaimana dampak program ini terhadap harga beras di tingkat pasar dan daya beli masyarakat?

3. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi program dari berbagai perspektif, termasuk pemerintah, pedagang, dan masyarakat?

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis secara mendalam tujuan dan mekanisme operasional dari program Pasar Murah dan Operasi Pasar beras di Aceh.

2. Mengevaluasi dampak program terhadap fluktuasi harga beras di pasar dan perubahan daya beli masyarakat, dengan membandingkan harga intervensi dan harga pasar aktual.

3. Mengidentifikasi dan mengkaji kritik serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program.

4. Menyintesis temuan-temuan untuk merumuskan kesimpulan yang bernuansa dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti bagi pemerintah daerah.

ll. TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA ANALITIS

a. Konsep Kunsi dan Definisi

Untuk memahami program intervensi ini, penting untuk mendefinisikan konsep-konsep kuncinya. Pasar Murah dan Operasi Pasar adalah instrumen kebijakan intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengintervensi pasar secara langsung.

· Pasar Murah biasanya merupakan kegiatan yang bersifat insidental atau periodik, seringkali diselenggarakan menjelang hari raya keagamaan atau saat terjadi lonjakan harga, di mana pemerintah menjual bahan pokok dengan harga di bawah harga pasar.

· Operasi Pasar adalah mekanisme intervensi yang lebih reguler dan terkoordinasi, yang dilakukan oleh lembaga seperti Perum Bulog dan pemerintah daerah, untuk menyalurkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna menjaga stabilitas harga. Pelaksana program ini melibatkan berbagai aktor, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pangan, dan Perum Bulog, yang bekerja sama untuk memastikan pasokan komoditas, seperti beras premium dan Beras SPHP, tersedia dengan harga terjangkau.

· Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga yang ditetapkan pemerintah sebagai batas harga jual tertinggi di tingkat konsumen. Dalam konteks program intervensi ini, HET menjadi tolok ukur penting untuk memastikan harga beras yang dijual bersubsidi memang berada di bawah batas yang ditentukan. Perbedaan antara HET dan harga pasar aktual yang seringkali lebih tinggi menjadi dasar rasional bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Konsep kunci lainnya adalah

· Daya Beli Masyarakat, yang mengacu pada kemampuan individu atau rumah tangga untuk membeli barang dan jasa dengan pendapatan yang mereka miliki. Salah satu tujuan utama program Pasar Murah adalah untuk "menjaga daya beli masyarakat" agar tidak tergerus oleh inflasi.

b. Teori Efektivitas Kebijakan Publik

Efektivitas sebuah kebijakan publik dapat dinilai melalui berbagai indikator. Salah satu kerangka analitis yang relevan adalah teori yang dikemukakan oleh Budiani, yang mengidentifikasi beberapa dimensi efektivitas, termasuk Kecukupan, Pemerataan, dan Responsivitas.

· Responsivitas (Responsiveness): Mengukur seberapa cepat dan tepat kebijakan merespons kebutuhan publik. Dalam konteks Aceh, pemerintah daerah menunjukkan responsivitas yang tinggi dengan segera menggelar pasar murah saat harga bahan pokok melonjak.

· Kecukupan (Adequacy): Menilai sejauh mana program dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Program intervensi pasar di Aceh seringkali menghadapi tantangan dalam hal ini karena pasokan yang terbatas. Laporan menunjukkan bahwa stok beras yang disediakan seringkali habis dalam waktu singkat, seperti di Aceh Barat Daya di mana 6 ton beras habis terjual dalam satu jam, mengindikasikan bahwa volume pasokan tidak memadai untuk memenuhi permintaan yang sangat tinggi.

· Pemerataan (Equity): Mempertimbangkan apakah manfaat dari program didistribusikan secara adil dan merata di seluruh kelompok masyarakat. Meskipun program ini menjangkau wilayah kepulauan seperti Pulo Aceh , kritik muncul dari warga yang tinggal di daerah pedalaman. Mereka harus mengeluarkan biaya transportasi yang signifikan untuk mencapai lokasi pasar murah yang terpusat, sehingga meniadakan manfaat dari harga yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan pemerataan ada, implementasinya masih memiliki kelemahan.

c. Kajian Empiris Komparatif

Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, analisis efektivitas di Aceh dapat dibandingkan dengan studi kasus serupa di wilayah lain di Indonesia. Di Surabaya, Pemerintah Kota juga menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga, di mana warga merasa "sangat terbantu" karena harga beras yang dijual jauh di bawah harga pasar. Program ini juga melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT. Jatim Grha Utama, yang bertugas sebagai pelaksana distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan dengan BUMD dapat menjadi strategi efektif dalam menjamin pasokan dan logistik.

Sementara itu, di Makassar, program pasar murah juga diadakan, terutama menjelang hari raya, dengan menyediakan paket sembako bersubsidi. Salah satu pendekatan inovatif yang diterapkan adalah pemberian potongan harga tambahan bagi masyarakat yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS, yang menunjukkan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas program.

Perbandingan ini memperkaya argumen bahwa intervensi pasar adalah strategi yang diadopsi secara nasional. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana strategi implementasi disesuaikan dengan konteks lokal. Pengalaman di Surabaya dan Makassar, yang melibatkan BUMD dan teknologi pembayaran, memberikan contoh konkret tentang bagaimana inovasi dalam mekanisme distribusi dapat memperkuat efektivitas program.

llI. TEMUAN DAN ANALISIS

a. Tujuan dan Mekanisme Implementasi Program di Aceh

Program Pasar Murah dan Operasi Pasar di Aceh memiliki tujuan yang sangat jelas: menekan inflasi daerah dan menjaga ketahanan pangan dengan menyediakan bahan pokok bersubsidi bagi masyarakat. Para pejabat pemerintah secara konsisten menyatakan bahwa program ini adalah "upaya konkret" dan "langkah strategis" untuk membantu masyarakat yang terbebani oleh kenaikan harga.

Mekanisme pelaksanaannya melibatkan kolaborasi lintas sektor. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Aceh menjadi pelaksana utama, bekerja sama dengan Perum Bulog Kanwil Aceh untuk pasokan beras. Di tingkat kabupaten, Dinas Pangan setempat berperan penting dalam distribusi hingga ke tingkat kecamatan. Program ini tidak hanya menjangkau wilayah daratan, tetapi juga wilayah kepulauan seperti Pulo Aceh, menunjukkan komitmen pemerintah untuk pemerataan akses.

Komoditas yang dijual bervariasi, tetapi fokus utamanya adalah beras premium dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras ini dijual dengan harga yang jauh di bawah harga pasar berkat adanya subsidi. Sebagai contoh, di Aceh, subsidi yang diberikan mencapai Rp 5.000 per kilogram. Dalam pelaksanaan program, pemerintah juga menetapkan batasan pembelian untuk memastikan manfaatnya tersebar ke lebih banyak orang. Batasan umum yang diterapkan adalah maksimal dua karung atau 10 kilogram per orang, dengan syarat membawa KTP asli dan fotokopi KTP bagi warga setempat.

Program ini merupakan bagian dari strategi intervensi pemerintah yang lebih besar, yang juga mencakup kebijakan di tingkat hulu. Kenaikan harga beras di pasar seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti musim kemarau dan kurangnya pasokan dari distributor lokal. Untuk mengatasi masalah pasokan ini, Bulog melakukan intervensi dengan mengguyur pasar menggunakan beras SPHP. Dengan demikian, Operasi Pasar di tingkat daerah adalah kelanjutan dari strategi di tingkat nasional untuk menahan laju inflasi yang disebabkan oleh ketidakstabilan pasokan

b. Analisis Dampak Terhadap Harga Beras

Program Pasar Murah dan Operasi Pasar menunjukkan dampak yang nyata dalam menyediakan beras dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Perbedaan harga ini menjadi daya tarik utama bagi masyarakat.

Tabel 1: Perbandingan Harga Beras pada Program Intervensi vs. Harga Pasar di Aceh

Jenis Beras	Harga Pasar (Rata-rata)		Harga Operasi Pasar (Rata-rata)	Selisih
Beras Premium	Rp 13.000 - Rp 13.500/kg	Rp 8.000/kg (bersubsidi)		Rp 5.000 - Rp 5.500/kg
Beras Premium	Rp 74.500 - Rp 75.000/5 kg	Rp 53.000 - Rp 65.000/5 kg		Rp 9.500 - Rp 22.000/5 kg
Beras Medium SPHP	Rp 11.000 - Rp 12.000/kg	Rp 12.000/kg (bersubsidi)		Rp 0 - Rp 1.000/kg
Beras Medium SPHP	Rp 71.750/5 kg	Rp 60.000 - Rp 65.000/5 kg		Rp 6.750 - Rp 11.750/5 kg
Beras Biasa/Lokal	Rp 13.333/kg (Rp 200.000/15kg)	-		-

Tabel di atas secara jelas menunjukkan bahwa harga beras yang dijual melalui program intervensi berada jauh di bawah harga pasar. Selisih harga yang signifikan ini merupakan bukti nyata dari keberhasilan program dalam memberikan manfaat finansial langsung kepada konsumen. Sebagai contoh, harga beras premium per karung 5 kg di pasar bisa mencapai Rp 75.000, sementara di pasar murah dijual seharga Rp 60.000 hingga Rp 65.000, menciptakan penghematan yang substansial bagi rumah tangga.

Namun, terlepas dari keberhasilan pada tingkat individu, analisis menunjukkan dampak yang kontradiktif pada pasar secara keseluruhan. Meskipun program intervensi gencar dilakukan, harga beras di pasar umum tetap tinggi dan cenderung terus naik. Keluhan dari para pedagang dan masyarakat yang tidak mendapatkan akses ke beras bersubsidi mencerminkan realitas bahwa program ini tidak mampu menahan laju kenaikan harga di pasar. Hal ini terjadi karena volume beras yang disalurkan dalam Operasi Pasar, meskipun besar dalam satuan ton, relatif kecil dibandingkan total kebutuhan pasar. Sifat program yang insidental, dengan pasokan yang terbatas dan batasan pembelian yang ketat, menjadikannya lebih sebagai skema bantuan sosial yang bersifat ad-hoc daripada alat stabilisasi harga pasar yang efektif. Dengan demikian, program ini berhasil "mengobati gejala" (tingginya harga) bagi sebagian kecil masyarakat, tetapi gagal menyentuh "akar penyakit" (ketidakseimbangan pasokan dan harga di pasar secara luas).

c. Analisis Dampak Terhadap Daya Beli Masyarakat

Dampak program Pasar Murah terhadap daya beli masyarakat secara langsung sangat positif. Laporan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat merasa "sangat terbantu" dan program ini berhasil "meringankan warga". Antusiasme masyarakat yang tinggi menjadi indikator kuat bahwa program ini menjawab kebutuhan mendesak mereka. Di Aceh Barat Daya, misalnya, dilaporkan bahwa 6 ton beras habis terjual hanya dalam waktu satu jam, yang menunjukkan betapa tingginya permintaan dan betapa program ini dinantikan oleh masyarakat. Demikian pula, di Banda Aceh, pemerintah kota menyiagakan 2,5 ton beras per kecamatan, yang disambut baik oleh masyarakat.

Namun, di balik keberhasilan ini, terdapat kritik dan hambatan signifikan yang berkaitan dengan isu pemerataan (equity). Meskipun program ini menjangkau banyak titik, sentralisasi lokasi seringkali menjadi masalah bagi warga di daerah pedalaman. Warga di Kabupaten Pidie Jaya, misalnya, mengeluhkan bahwa biaya transportasi untuk mencapai lokasi pasar murah yang terpusat di ibu kota kecamatan dapat menghilangkan keuntungan dari harga beras yang lebih rendah. Biaya ongkos ojek pulang pergi yang bisa mencapai Rp 15.000 hingga Rp 30.000 membuat harga beras yang tadinya murah menjadi sama saja dengan harga pasar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya diukur dari selisih harga, tetapi juga dari kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan volume pasokan dan batasan pembelian per orang juga menjadi kendala, karena program tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara menyeluruh.

d. Tantangan Implementasi dan Kritik

Beberapa tantangan struktural dan operasional menggerogoti efektivitas program Pasar Murah secara keseluruhan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, banyak program intervensi pasar, seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi, seringkali memiliki "masalah besar dengan efektivitas pelaksanaannya karena tidak ada evaluasi pelaksanaan yang memadai". Tanpa mekanisme evaluasi yang sistematis, pemerintah kesulitan mengukur dampak riil dan melakukan perbaikan yang diperlukan, seperti menyesuaikan lokasi atau volume pasokan.

Kedua, masalah sosialisasi seringkali tidak merata. Meskipun pemerintah berupaya menginformasikan program kepada publik, banyak masyarakat, terutama di wilayah terpencil, tidak menerima informasi dengan baik, sehingga tidak dapat memanfaatkan program. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan distribusi juga masih perlu dioptimalkan untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ketiga, tantangan pasokan dan logistik tetap menjadi hambatan utama. Seperti yang diungkapkan Perum Bulog, volume penyaluran beras harian masih fluktuatif, terutama pada akhir pekan atau hari libur, karena tidak semua saluran distribusi beroperasi. Keterbatasan pasokan, terutama saat belum memasuki musim panen raya, juga menjadi alasan mengapa operasi pasar harus digencarkan secara intensif. Selain itu, laporan juga menyoroti adanya tantangan lain seperti praktik curang, seperti pengoplosan beras, yang memerlukan pengawasan ketat dari pihak kepolisian.

IV. KETERBATASAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Analisis ini menunjukkan adanya kesenjangan fundamental antara tujuan makro program intervensi pasar (stabilisasi harga pasar secara luas) dan fungsi mikronya (bantuan sosial jangka pendek). Pada dasarnya, program Pasar Murah dan Operasi Pasar di Aceh, meskipun secara resmi bertujuan untuk menekan inflasi, secara de facto berfungsi sebagai mekanisme subsidi yang sangat responsif untuk menjaga daya beli masyarakat yang paling rentan. Efektivitasnya bersifat parsial dan kontekstual: sangat efektif bagi individu atau rumah tangga yang berhasil membeli beras bersubsidi, tetapi tidak efektif sebagai alat kebijakan makroekonomi untuk mengendalikan harga pasar secara keseluruhan.

Kesenjangan ini timbul karena program ini hanya mengatasi gejala, yaitu harga eceran yang tinggi, tanpa menyentuh akar masalah struktural. Rantai kausalitasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyebab Awal karena adanya kenaikan harga gabah, musim kemarau, dan keterbatasan pasokan dari distributor lokal.

2. Respons Pemerintah terhadap pelaksanaan operasi pasar sebagai intervensi jangka pendek untuk menyediakan pasokan alternatif dengan harga terjangkau.

3. Dampak Jangka Pendek program ini berhasil meringankan beban sebagian masyarakat dan menjaga daya beli mereka.

4. Dampak Jangka Panjangnya adalah program tidak berpengaruh signifikan terhadap harga pasar secara keseluruhan karena volume yang terbatas dan isu struktural di hulu yang tidak teratasi.

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari intervensi yang hanya berfokus pada hilir ke strategi yang lebih holistik. Intervensi tidak bisa hanya bersifat satu arah dari pemerintah ke masyarakat. Kerangka kebijakan jangka panjang harus mencakup peningkatan produksi pertanian lokal, penguatan rantai pasokan, dan kemitraan yang lebih erat dengan produsen, distributor, dan sektor swasta. Tanpa mengatasi masalah di hulu dan logistik, program intervensi pasar akan selalu bersifat sementara dan tidak mampu memberikan dampak yang berkelanjutan pada stabilitas harga

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kualitatif yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa program Pasar Murah dan Operasi Pasar di Aceh memiliki efektivitas ganda yang bersifat paradoks. Di satu sisi, program ini sangat efektif sebagai instrumen bantuan sosial yang responsif dan krusial. Program ini secara nyata berhasil meringankan beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah, menjaga daya beli mereka, dan mendapatkan respons yang sangat positif dari publik. Tingginya antusiasme dan data pembelian yang cepat habis menjadi bukti tak terbantahkan dari keberhasilan ini.

Di sisi lain, program ini menunjukkan efektivitas yang rendah dalam mencapai tujuan makroekonominya, yaitu menstabilkan harga beras di pasar secara keseluruhan. Sifatnya yang insidental, volume yang terbatas, dan tantangan distribusi yang belum merata, terutama di daerah terpencil, membatasi dampaknya. Program ini tidak mampu mengatasi akar masalah struktural seperti ketidakseimbangan pasokan dan masalah logistik.

b. Rekomendasi Kebijakan

Untuk meningkatkan efektivitas program intervensi pasar di masa depan, laporan ini merekomendasikan beberapa langkah kebijakan yang berbasis bukti:

1. Peningkatan Akses dan Pemerataan

Pemerintah perlu melakukan evaluasi yang mendalam terhadap lokasi pelaksanaan program. Pendekatan distribusi harus lebih merata dan tidak hanya terpusat di ibu kota kecamatan, dengan mempertimbangkan jangkauan hingga ke desa-desa terpencil. Alternatif distribusi yang inovatif, seperti melalui kios mitra Bulog atau koperasi desa, dapat memastikan manfaat program dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

2. Penguatan Mekanisme dan Evaluasi

Pelaksanaan program seharusnya tidak hanya bersifat insidental, tetapi juga direncanakan secara lebih reguler. Lebih penting lagi, pemerintah harus membangun mekanisme evaluasi dampak yang sistematis dan berkelanjutan. Evaluasi ini harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan masukan langsung mengenai efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

3. Intervensi Holistik

Kebijakan intervensi harga tidak dapat berdiri sendiri. Program Pasar Murah harus dikombinasikan dengan strategi jangka panjang yang bersifat struktural. Ini termasuk mendukung peningkatan produksi pertanian lokal , memperkuat rantai pasokan dari petani hingga konsumen, dan meningkatkan pengawasan terhadap praktik curang di pasar, seperti pengoplosan beras.

4. Peningkatan Kemitraan

Mendorong koordinasi dan kemitraan yang lebih erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat (melalui Bulog), dan sektor swasta, termasuk produsen, distributor, dan kelompok tani. Kemitraan ini dapat memperkuat infrastruktur logistik dan memastikan ketersediaan pasokan yang lebih stabil dan berkelanjutan di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

1. https://www.acehbaratkab.go.id/berita/kategori/berita/pemkab-aceh-barat-lakukan-pasar-murah-kendalikan-inflasi

2. https://www.surabaya.go.id/id/berita/72320/harga-beras-naik-pemkot-surabaya-gelar-operasi-pasar-di-pasar-tradisional

3. https://www.antarafoto.com/id/view/2627585/harga-beras-di-aceh-naik

4. https://www.youtube.com/watch?v=nJxipCCG300

5. https://www.kba.one/news/pedagang-ngeluh-harga-beras-di-banda-aceh-mahal/index.html

6. https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/ekonomi/redam-kenaikan-harga-beras-bulog-aceh-lepas-1533-ton-beras-operasi-pasar

7. https://media.neliti.com/media/publications/393425-none-72525b99.pdf

8. https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/ekonomi/tanggap-inflasi-pemkab-aceh-besar-gelar-pasar-murah-di-4-titik

9. https://acehprov.go.id/berita/kategori/ekonomi/tekan-laju-inflasi-disperindag-aceh-gelar-pasar-murah

10. https://www.acehstandar.com/news/pemerintah-aceh-melaksanakan-operasi-pasar-komoditi-beras-premium-di-23-kabupaten-kota/index.html

11. https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/tekan-inflasi-dan-bantu-rakyat-jelang-idul-adha-pemkab-aceh-besar-gencarkan-pasar-murah