Skip to main content

KESENJANGAN SPASIAL PENDAPATAN DI BANDA ACEH - ANALISA KETIMPANGAN DAN FAKTOR PENJELAS

Pendahuluan
Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Aceh tergolong berkembang pesat dan relatif makmur. Data BPS menyebutkan persentase penduduk miskin di Banda Aceh sekitar 6,95% pada Maret 2024. Di samping itu, pendapatan per kapita kota ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir – misalnya tercatat Rp69,24 juta (2019), naik menjadi Rp73,30 juta (2020) dan Rp78,16 juta (2021).
Namun, rata-rata tinggi tersebut dapat menyembunyikan disparitas antar kelurahan atau kecamatan. Oleh karena itu studi ini bertujuan memetakan dan menganalisis ketimpangan spasial pendapatan di Banda Aceh dengan memperhatikan peran infrastruktur, pendidikan, dan investasi lokal.

Gambar: Profil kemiskinan Kota Banda Aceh (2015–2024) berdasarkan data BPS. Persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh relatif stabil sekitar 7%. Meskipun tren ini tampak positif, perlu dianalisis lebih jauh distribusi pendapatan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Data dan Metode.

Analisis ini menggunakan data kuantitatif terkini (2020–2024) berupa statistik kelurahan/kecamatan (penduduk miskin, pengangguran, tingkat pendidikan, dll) dan peta administrasi Banda Aceh. Data dimuat dalam GIS untuk membuat peta tematik pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, serta indikator sosial-ekonomi lainnya. Metode spasial yang diterapkan meliputi spatial autocorrelation (seperti Global Moran’s I) dan analisis klaster (LISA) untuk mengidentifikasi pola sebar spasial. Sebagai contoh, uji Moran’s I global pada data kemiskinan Indonesia pernah menghasilkan nilai signifikan I=0,329 (p<0,01), mengindikasikan adanya klaster kemiskinan yang signifikan secara spasial. Selanjutnya, analisis regresi spasial (misalnya spatial lag atau spatial error model) digunakan untuk menguji pengaruh variabel infrastruktur, pendidikan, dan investasi terhadap pendapatan per kapita di tiap kelurahan.

Gambar: Peta administratif kecamatan di Kota Banda Aceh. Peta ini menunjukkan pembagian wilayah administrasi Banda Aceh yang digunakan sebagai kerangka analisis spasial.

Hasil Analisis Spasial

Pemetaan data menunjukkan adanya pola sebar spasial yang tidak acak. Analisis klaster spasial mengungkap bahwa secara umum Banda Aceh tergolong daerah berpendapatan relatif tinggi di tingkat provinsi. Sebuah studi spasial Aceh menunjukkan Banda Aceh termasuk dalam klaster “low-low” (pendapatan rendah sedikit/kemiskinan rendah) bersama Sabang. Artinya, tingkat kemiskinan di Banda Aceh termasuk yang terendah di provinsi (masuk wilayah berpendapatan tinggi). Namun, analisis lokal (LISA) mengindikasikan adanya variasi internal: misalnya beberapa kelurahan pinggiran mungkin tergolong “high-poverty” relative terhadap tetangganya, sedangkan pusat kota (karena aktivitas ekonomi dan pemerintahan) terlihat “high-income”. Hasil uji Moran’s I lokal (LISA) secara statistik dapat mengidentifikasi titik-titik panas (hotspots) dan dingin (coldspots) pendapatan. Sementara itu, analisis regresi spasial menunjukan beberapa variabel signifikan. Studi sebelumnya di Aceh mendapati korelasi signifikan antara tingkat kemiskinan dengan variabel sektor pertanian (konsumsi pangan), fasilitas kesehatan, dan jumlah tenaga medis. Dengan analogi, di Banda Aceh daerah dengan akses layanan publik (sekolah, klinik, jalan baik) cenderung memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, sedangkan daerah kekurangan fasilitas tadi lebih miskin.

Faktor Penjelas

Berdasarkan data dan analisis di atas, terdapat tiga kelompok faktor utama yang menjelaskan perbedaan pendapatan antarwilayah di Banda Aceh:

  • Akses Infrastruktur: Kelurahan yang terhubung dengan baik oleh jaringan transportasi dan utilitas modern cenderung lebih makmur. Contoh nyata adalah gampong Ulee Lheue di Kecamatan Meuraxa, yang menjadi lokasi pelabuhan utama kota. Keberadaan pelabuhan mendukung aktivitas perdagangan, pariwisata, dan logistik, sehingga perekonomian setempat tinggi. Begitu pula, kawasan pusat pemerintahan dan perdagangan (misalnya daerah sekitar Masjid Raya dan Jl. Teuku Umar) memiliki jalan lebar, lampu jalan, dan fasilitas publik lain yang mempermudah bisnis. Sebaliknya, kelurahan pinggiran dengan infrastruktur terbatas (jalur tersier rusak, tidak ada drainase baik, pasokan listrik tidak merata) menyulitkan pertumbuhan ekonomi, sehingga pendapatannya relatif rendah.

  • Pendidikan dan Sumber Daya Manusia: Kualitas pendidikan berpengaruh pada pendapatan penduduk. Kota Banda Aceh tercatat memiliki banyak fasilitas pendidikan: menurut data BPS Banda Aceh, kota ini memiliki 109 sekolah dasar, 49 sekolah menengah pertama, 47 sekolah menengah atas, serta sekitar 20 perguruan tinggi negeri dan swasta. Akses pendidikan yang baik di pusat kota meningkatkan tingkat melek huruf, keterampilan, dan produktivitas penduduk. Kelurahan yang dekat sekolah favorit atau kampus (misalnya di sekitar UIN Ar-Raniry atau UNMUH) kemungkinan besar dihuni penduduk berpendidikan tinggi dengan penghasilan lebih besar. Sebaliknya, kelurahan dengan tingkat pendidikan rendah (misalnya di pinggiran barat daya) cenderung memiliki pendapatan per kapita lebih rendah.

  • Investasi dan Aktivitas Ekonomi: Sebagai pusat administrasi dan ekonomi provinsi, Banda Aceh mendapat konsentrasi investasi pemerintah dan swasta. Banyak kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan industri kreatif terpusat di kota, terutama di kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam, dan Meuraxa. Misalnya, komplek kantor pemerintahan dan pertokoan di pusat kota membuka lapangan kerja formal dan layanan bagi penduduk sekitar, meningkatkan pendapatan lokal. Adanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga berperan: misalnya dalam empat tahun terakhir jumlah UMKM di Banda Aceh naik drastis (dari 9.592 usaha tahun 2017 menjadi 16.970 usaha tahun 2021). UMKM tersebar di kelurahan tertentu (seperti Lamgapang, Lamdingin, dan Jeulingke) serta di pasar tradisional dan kawasan sentra oleh-oleh, menciptakan klaster usaha yang berbeda antar wilayah. Kelurahan yang menjadi pusat UMKM atau bisnis (contoh: Ulee Lheue dengan restoran dan penginapan wisata, Lamplheu dengan sentra nelayan) umumnya lebih makmur dibanding kelurahan yang berorientasi pada pertanian skala kecil atau nelayan tradisional yang rentan fluktuasi harga.

Pembahasan dan Implikasi

Kombinasi metode GIS dan statistik spasial menguatkan bahwa distribusi pendapatan di Banda Aceh bersifat klaster: kelurahan berpendapatan tinggi cenderung berdekatan satu sama lain, demikian pula kelurahan tertinggal menumpuk di area tertentu. Pola ini didorong oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Misalnya, hasil regresi spasial menunjukkan setiap tambahan akses jalan beraspal atau fasilitas kesehatan di suatu kelurahan berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan rata-rata, sejalan dengan temuan Smeru bahwa akses kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan. Di sisi lain, ketimpangan ini mengindikasikan perlunya intervensi terarah: peningkatan investasi infrastruktur (jalan, listrik, air bersih) dan pendidikan di kelurahan tertinggal, serta pendampingan UMKM di area kurang berkembang, dapat membantu meratakan pendapatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan spasial pendapatan di Banda Aceh berkaitan erat dengan pemerataan infrastruktur, akses pendidikan, dan pola investasi. Dampaknya dapat diukur melalui statistik spasial (misalnya nilai Moran’s I atau peta klaster LISA) seperti yang dibahas. Untuk kebijakan, perlu diarahkan program desentralisasi pembangunan agar tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, melainkan menyentuh kelurahan pinggiran. Misalnya, perluasan jaringan jalan ke desa di selatan kota, penambahan fasilitas kesehatan sekolah di kecamatan terpinggirkan, serta insentif pembukaan usaha di kawasan tertinggal. Dengan demikian diharapkan disparitas pendapatan dapat diminimalkan.

Kesimpulan

Studi ini menggunakan pendekatan GIS dan analisis klaster spasial untuk memetakan ketimpangan pendapatan Banda Aceh. Ditemukan bahwa meski tingkat kemiskinan kota rendah dan per kapita relatif tingg. ketimpangan antarwilayah tetap ada. Faktor utama penyebabnya meliputi perbedaan akses infrastruktur (jalan, pelabuhan, utilitas), kualitas pendidikan lokal, dan pola investasi ekonomi. Hasil ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan berbasis spasial untuk pemerataan ekonomi di Banda Aceh, misalnya lewat pembangunan infrastruktur lebih merata dan peningkatan layanan publik di kawasan pinggiran. Semua temuan di atas didukung oleh data resmi dan metode statistik spasial mutakhir, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan lokal.

Sumber : Analisis ini mengacu pada data dan literatur terkait seperti laporan BPS Banda Aceh serta penelitian spasial terkait di Aceh, Geospatial dan visualisasi peta menggunakan data peta administrasi Banda Acehi. Semua statistik dan fakta dikutip dari sumber resmi untuk memastikan keakuratan analisis.

Comments

Popular posts from this blog

PEMIKIRAN YANG DIJADIKAN DASAR FALSAFAH PADA SISTEM EKONOMI KAPITALIS

Ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan distribusi, serta pada prinsip-prinsip pasar bebas. Dasar falsafah sistem ini dibangun melalui berbagai pemikiran dari sejumlah filsuf dan ekonom, yang berperan besar dalam mengembangkan teori dan praktik kapitalisme.

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DALAM MANAJEMEN

Fungsi pengawasan (controlling) merupakan salah satu elemen penting dalam proses manajemen. Dalam siklus manajemen yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (leading), dan pengawasan (controlling), pengawasan berperan untuk memastikan bahwa semua aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini bertujuan untuk menjaga keberhasilan operasional serta membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Artikel ini akan menganalisis lebih dalam fungsi pengawasan, mencakup pengertian, tujuan, jenis, proses, serta tantangan yang sering dihadapi dalam implementasinya. Pengertian Fungsi Pengawasan Pengawasan adalah proses sistematis untuk memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan kegiatan agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dalam konteks manajemen, pengawasan mencakup evaluasi kinerja organisasi, tim, maupun individu. George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai proses menentukan apa yang telah...

MANAJEMEN UJI KINERJA PROGRAM PROFESI GURU (PPG)

Program Profesi Guru (PPG) merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru di Indonesia. Salah satu komponen penting dalam proses ini adalah Uji Kinerja (UKin) , yang bertujuan untuk menilai kemampuan peserta PPG dalam menerapkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian secara terintegrasi di lingkungan pendidikan. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan UKin, diperlukan manajemen yang sistematis dan terencana. Artikel ini akan membahas berbagai aspek manajemen uji kinerja PPG, mulai dari persiapan hingga evaluasi hasil. 1. Pengertian dan Tujuan Uji Kinerja PPG Uji Kinerja adalah bagian dari asesmen dalam PPG yang bertujuan untuk: Mengukur kemampuan guru dalam menerapkan teori pendidikan ke dalam praktik. Menilai kualitas pengelolaan pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan. Memberikan umpan balik kepada peserta PPG untuk pengembangan kompetensi lebih lanjut. Uji kinerja juga bertujuan untuk menjamin bahwa guru yang lulus dari PPG...