IKRAMSHARE

“Sebagai seseorang yang pernah menghabiskan bertahun-tahun merancang, mendampingi, dan mengawal implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) sebagai profesi konsultan, seperti yag saya ceritakan pada tulisan sebelumnya. Di mana sering melihat fenomena unik ketika instansi pemerintah memutuskan untuk mengejar sertifikasi ISO 9001:2015. Seringkali, motivasi awalnya adalah sekadar pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU), tuntutan reformasi birokrasi, atau bahkan prestise agar plakat ISO bisa dipajang di lobi gedung”      Namun, esensi sejati dari ISO 9001:2015—yaitu Risk-Based Thinking (pemikiran berbasis risiko) dan Continuous Improvement (peningkatan berkelanjutan)—kerap tersandung oleh budaya birokrasi yang kaku. Jantung dari transformasi ini sebenarnya terletak pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Tanpa SOP yang jelas, sistem hanya akan menjadi tumpukan dokumen fiktif yang disiapkan sebulan sebelum auditor eksternal datang.      Dalam opini ini, saya ing...

Kalau kamu tanya ke saya sepuluh tahun lalu, saat saya masih aktif menenteng tas laptop keliling dari satu dinas ke kementerian lain untuk "jualan" dan memberikan pendapingan jasa konsultasi ISO spesial ISO 9001, jawaban saya pasti sangat normatif dan heroik: "Tentu saja relevan! Ini standar kelas dunia, kunci pelayanan prima!" Tapi hari ini, setelah saya “gantung sepatu” dari dunia persilatan awareness ISO, Traning, audit dan dokumentasi, melihat birokrasi kita dari kacamata orang luar (sekaligus warga negara biasa yang bayar pajak), jawaban saya jadi jauh lebih bernuansa. Singkatnya begini: ISO 9001:2015 itu secara konsep masih SANGAT relevan, tapi cara pemerintah kita menerapkannya seringkali sudah sangat usang dan kehilangan rohnya. Mari kita bedah dan bahas pelan-pelan, sambil nostalgia sedikit tentang “Dunia Sedikit Kelam” serta masa lalu di dunia sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO di birokrasi kita. Sebenarnya saya ada kekhawatiran untuk membuat tulisan i...