PERBANDINGAN KONDISI EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI

Pengertian dan Latar Belakang

Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Periode ini dikenal dengan upaya stabilisasi politik dan ekonomi setelah era Sukarno yang penuh gejolak. Fokus utama pemerintahan Soeharto adalah pembangunan ekonomi yang terencana dengan baik, yang dikenal sebagai "Pembangunan Lima Tahun" atau Pelita.

Reformasi adalah periode setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, yang ditandai dengan upaya besar-besaran untuk mengubah struktur politik dan ekonomi Indonesia. Masa Reformasi menekankan pada demokratisasi, transparansi, dan desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah.

Kondisi Ekonomi pada Masa Orde Baru

Kebijakan Ekonomi

1. Stabilisasi Makroekonomi:

   • Pemerintahan Orde Baru melakukan stabilisasi ekonomi dengan memperbaiki kondisi inflasi yang sangat tinggi pada akhir era Sukarno.
   • Memperbaiki neraca pembayaran dan menurunkan tingkat utang luar negeri yang sangat besar.

2. Pembangunan Infrastruktur:

   • Pembangunan besar-besaran di sektor infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya.
   • Investasi besar dalam sektor pertanian melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi.

3. Kebijakan Industri:

   • Mendorong industrialisasi dengan memberikan insentif kepada investor asing dan domestik.
   • Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola sektor-sektor strategis.

4. Peningkatan Pendapatan Per Kapita:

   • Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama beberapa dekade berhasil meningkatkan pendapatan per kapita.
   • Kebijakan stabilisasi harga dan upaya peningkatan produksi pangan berhasil menekan angka kemiskinan.

Dampak Sosial Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi:

   • Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mencapai rata-rata 7% per tahun selama periode 1970-an dan 1980-an.
   • Peningkatan signifikan dalam PDB per kapita dan penurunan kemiskinan absolut.

2. Ketimpangan Sosial:

   • Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, terjadi ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan antara kaya dan miskin.
   • Pembangunan yang lebih banyak berpusat di Pulau Jawa, sementara daerah lain relatif tertinggal.

3. Korupsi dan Kolusi:

   • Maraknya korupsi dan kolusi di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor bisnis.
   • Penguasaan ekonomi oleh segelintir elit yang dekat dengan kekuasaan, sering disebut sebagai "KKN" (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Kondisi Ekonomi pada Masa Reformasi

Kebijakan Ekonomi

1. Demokratisasi Ekonomi:

   • Pemerintahan pasca-Orde Baru berusaha mendemokratisasi ekonomi dengan memberdayakan pemerintah daerah melalui otonomi daerah.
   • Desentralisasi fiskal memungkinkan daerah mengelola anggaran sendiri untuk pembangunan lokal.

2. Reformasi Sektor Keuangan:

   • Liberalisasi sektor keuangan dengan membentuk lembaga-lembaga keuangan independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
   • Peningkatan transparansi dan pengawasan sektor perbankan untuk mencegah krisis keuangan seperti yang terjadi pada 1997-1998.

3. Pemberantasan Korupsi:

   • Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi.
   • Reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan.

4. Kebijakan Sosial dan Pendidikan:

   • Peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
   • Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu masyarakat miskin.

Dampak Sosial Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Stabil:

   • Setelah krisis 1997-1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali stabil dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5-6% per tahun.
   • Diversifikasi ekonomi dengan peningkatan kontribusi sektor jasa dan teknologi informasi.

2. Pengurangan Kemiskinan:

   • Program-program bantuan sosial dan peningkatan akses pendidikan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan.
   • Peningkatan kesempatan kerja di sektor formal dan informal.

3. Ketimpangan Regional:

   • Upaya desentralisasi berhasil mengurangi ketimpangan antar daerah, meskipun masih terdapat beberapa daerah yang tertinggal.
   • Peningkatan pembangunan di luar Pulau Jawa, terutama di daerah-daerah kaya sumber daya alam.

4. Korupsi yang Masih Menjadi Tantangan:

   • Meskipun ada kemajuan dalam pemberantasan korupsi, masalah ini masih menjadi tantangan besar.
   • Beberapa kasus besar korupsi masih terungkap, menunjukkan perlunya penguatan lebih lanjut pada lembaga-lembaga anti korupsi.

Perbandingan Kondisi Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi:

   • Pada masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak merata, dengan fokus pada stabilitas makroekonomi dan pembangunan infrastruktur.
   • Pada masa Reformasi, pertumbuhan ekonomi lebih stabil dengan fokus pada demokratisasi ekonomi dan desentralisasi.

2. Ketimpangan dan Kesejahteraan Sosial:

   • Orde Baru menunjukkan peningkatan kesejahteraan secara umum, namun dengan ketimpangan yang signifikan.
   • Reformasi menekankan pengurangan ketimpangan melalui program-program sosial dan desentralisasi fiskal.

3. Pengelolaan Sumber Daya:

   • Orde Baru lebih terpusat dalam pengelolaan sumber daya dengan banyak intervensi pemerintah pusat.
   • Reformasi mendorong desentralisasi, memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah.

4. Korupsi dan Transparansi:

   • Orde Baru dikenal dengan praktik KKN yang meluas, meskipun ekonomi tumbuh.
   • Reformasi membawa perubahan signifikan dengan pembentukan lembaga anti korupsi dan upaya transparansi, meskipun tantangan masih ada.

5. Infrastruktur dan Investasi:

   • Pembangunan infrastruktur yang masif pada masa Orde Baru menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi.
   • Reformasi melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Kesimpulan

Masa Orde Baru dan Reformasi memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Orde Baru menekankan stabilitas dan pembangunan infrastruktur, tetapi mengalami masalah serius dengan korupsi dan ketimpangan. Reformasi, di sisi lain, berusaha memperbaiki kelemahan Orde Baru dengan fokus pada desentralisasi, transparansi, dan pemberantasan korupsi, meskipun tantangan ekonomi dan sosial tetap ada. Evaluasi kritis dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Photo : www.klippa.com

Share this post